Pemerintah DKI Kembali Tegaskan Berikan Izin Pengaplikasian Virtual Office

Pemerintah DKI Kembali Tegaskan Berikan Izin Pengaplikasian Virtual Office
Sebagian bulan lalu tersiar info Kementrian Perdagangan (Kemendag) menentukan virtual office bisa diterapkan sebagai domisili kontak perusahaan, sebuah undang-undang yang menjadi angin segar mengingat sebelumnya melewati Surat Edaran Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) Jakarta No. 41/SE/Tahun 2015 tanggal 2 November 2015, seputar Surat Keterangan Alamat Badan Usaha yang Berkantor Virtual pengaplikasian virtual office dilarang.

Baca juga : sewa kantor murah jakarta selatan

Berita hal yang demikian hasilnya kembali ditegaskan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Gubernur yang akrab disapa Ahok menegaskan bahwa para pelaku bisnis dikasih kemudahan dengan dibolehkan menerapkan domisili virtual office sebagai domisili usaha mereka. Hukum ini diperkenalkan Dirjen Kemenkumham Bidang Administrasi Lazim Menanggapi (AHU), Freddy Haris dalam acara “Mudahnya Berbisnis di Indonesia”, yang diselenggarakan oleh World Bank, Dirjen AHU dan BPTSP DKI sebagian waktu lalu.

“Domisili keadaan sulit tata tertib mengenai izin daerah usaha, Pemprov DKI sudah memberi solusi bagi pelaku usaha ialah, memperkenankan pelaku usaha menerapkan domisili virtual office sebagai domisili daerah usaha. Jadi di balik seluruh tata tertib yang diwujudkan oleh pemerintah, pemerintah konsisten memberi solusi yang terbaik bagi para pelaku usaha” ujar Freddy.

Akan namun dalam menyelenggarakan usaha seharusnya konsisten mencontoh undang-undang zonasi yang sudah diatur tempat. Seperti tak boleh berada di area perumahan atau area pengajaran. Alamat perusahaan diwajibkan berada di area perkantoran atau komersial. Terlepas dari kekhawatiran pengaplikasian virtual office untuk usaha fiktif, UKM dan startup sesungguhnya amat terbantu dengan adanya virtual office ini. Termasuk para pengusaha virtual office itu sendiri. ( Artikel lainnya : sewa kantor murah )

Hukum tarif yang dikeluarkan UKM atau startup untuk menyewa gedung untuk kantor dapat dipangkas dan dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain. Sehingga mereka dapat memberikan konsentrasi lebih untuk meningkatkan produk dan layanan mereka sehingga dapat berkompetisi dan bertahan di industri. Karena ini juga dapat menjadi satu dari sebagian undang-undang yang dapat melancarkan jalan pemerintah untuk melahirkan 1000 startup. sebagai sebuah ekosistem bisnis yang belum sepenuhnya matang, startup masih butuh banyak tata tertib untuk menunjang pertumbuhannya.